el gibrany

Jakarta (ANTARA News) Komunitas Umat Beragama Indonesia di Jakarta, Kamis, menolak rencana pemutaran film “Fitna” yang dibuat oleh anggota Parlemen Belanda, Geert Wilders, yang isinya mendeskreditkan ajaran Islam.

Penolakan tersebut dituangkan dalam pernyataan bersama yang ditandatangani Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi, Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsudin, Ketua Konferensi Wali-gereja Indonesia (KWI), Mgr. M.D. Situmorang, dan Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Pdt. A.A. Yewangoe.

Pernyataan tersebut ditujukan kepada Perdana Menteri Kerajaan Belanda, Jan Peter Balkenende, dengan tembusan pada Presiden RI, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, serta Duta Besar Kerajaan Belanda di Jakarta.

Komunitas Umat Beragama Indonesia menyatakan, pemutaran film itu pastinya akan sangat menyakitkan perasaan umat Islam dan dapat menciptakan ketegangan baru bagi peradaban dunia, termasuk di antara para pemeluk agama.

“Dengan pertimbangan ini kami berharap Pemerintah Kerajaan Belanda dapat berusaha secara maksimal untuk mencegah pemutaran film dan penyebarannya,” kata Situmorang, membacakan pernyataan bersama tersebut.

Komunitas Umat Beragama Indonesia juga meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas dalam mencegah penyebaran film tersebut di Tanah Air.

Menurut Hasyim Muzadi, jika film karya anggota Partai Kebebasan Belanda yang seorang atheis itu jadi disebarkan, maka pasti akan menimbulkan kehebohan di antara umat beragama, bukan hanya Islam.

“Khusus untuk Indonesia yang kita khawatirkan apabila itu terjadi adalah kalangan muslim salah paham, dikira itu serangan lain pada Islam,” katanya.

Oleh karena itu, para tokoh agama sebagai antispasi membuat pernyataan bersama yang bertujuan menyelamatkan harmoni kehidupan beragama di Tanah Air dan menunjukkan bahwa agama di luar Islam juga turut keberatan dengan film tersebut.

Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan KWI, Romo Benny Susetyo, menyatakan dampak film “Fitna” akan jauh lebih berat dari kasus karikatur Nabi Muhammad di Denmark.

Dikatakannya, ketegangan dunia Islam dengan Barat kini mulai mencair, dan keberadaan film “Fitna” bisa menumbuhkan ketegangan baru yang tentunya akan menguras energi.

“Karena itu, Pemerintah Belanda harus tegas demi perdamaian dunia,” katanya menambahkan. (*)

COPYRIGHT © 2008 www.antara.co.id

Dulu (dulu kapan ya?), pernah dikenal adanya UMPTN atau Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Setelah beberapa waktu (karena begitu dinamis…*ehem), UMPTN berubah nama menjadi SPMB (Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru). “Kenapa berubah mas?” tanya Tukang Bakpao yang lewat. Hee..

“Ya harus berbeda donk, jaman udah berubah, minyak goreng curah naik, tepung terigu naik, minyak tanah segera ditarik” jawab pak Rebo, pemilik warung nasi di Jl Waturenggong. “Bedanya dalam pengelolaan uang ujiannya” tambah bu Rebo.

“Kalo UMPTN, uang ujian masuk ke kas negara dulu, setelah itu baru ke PTN. Kalo SPMB, uang ujiannya ke Panitia SPMB tanpa ke kas negara dulu.”

Gitu kira-kira…

JAKARTA - Para rektor perguruan tinggi negeri telah sepakat agar sistem Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru atau SPMB berganti nama menjadi Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri.

Sebanyak 56 perguruan tinggi negeri akan tergabung dalam kepanitiaan bersama dan tidak lagi di bawah Perhimpunan SPMB. Proses seleksi sendiri dijamin tidak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Fasli Jalal mengatakan, Kamis (27/3), pihaknya telah menyusun peraturan terkait dengan pelaksanaan SNM PTN dan akan ditandatangani, Jumat (28/3). Dalam peraturan itu antara lain diatur bahwa seleksi dilakukan secara terpadu melalui seleksi nasional.

Untuk pelaksanaan seleksi nasional akan dibentuk panitia yang terdiri dari para rektor perguruan tinggi negeri. Fasli mengatakan, pengurus dalam kepanitiaan juga akan berubah setiap tahunnya. Di masing-masing perguruan tinggi negeri terdapat kepanitiaan lokal. Sekretaris Jenderal Direktorat Pendidikan Tinggi menjadi ketua panitia pelaksana. Sedangkan, Rektor Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Airlangga sebagai ketua bidang. (KCM/INE)

Sumber: KOMPAS