Wacana Pembentukan Provinsi Baru Pantura, Mau ke Mana?
WACANA pembentukan Provinsi Pantura atau Provinsi Cirebon, bagi masyarakat Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan) ibarat api dalam sekam. Artinya, setiap saat, kapan saja, bisa muncul, baik dalam intensitas rendah, sedang atau bahkan berkobar-kobar. Dalam sebulan terakhir, misalnya, api itu mulai berkobar. Wacana yang selama ini sebagai fenomena laten, belakangan manifes (mewujud) kembali dalam bentuk tuntutan-tuntutan lengkap dengan beragam pernik sosial dan dinamika. Menguatnya tuntutan pembentukan Provinsi Pantura atau Provinsi Cirebon berbarengan dengan dinamika politik seputar Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar. Kuat terkesan, antara pilgub dengan tuntutan pembentukan provinsi itu terdapat korelasi langsung dalam hubungan kausalitas sebab-akibat. Proses pilgub, diakui atau tidak, menjadi penyebab menguatnya tuntutan itu. Secara kronologis, diawali penjaringan calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub dan cawagub) di tubuh Partai Golkar Jabar. Saat itu, Bupati Indramayu, H. Irianto M.S. Syafiuddin (Yance) yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Indramayu, ikut dalam pergulatan internal partainya. Pada perkembangan berikutnya, Yance yang optimistis dirinya bisa diakomodasi oleh partainya, harus berakhir dengan kekecewaan, karena Partai Golkar, yang menggunakan mekanisme ratimda (rapat tim pilkada), menelurkan satu keputusan, yakni hanya memilih cagub. Dan, H. Danny Setiawan lah yang terpilih. Sedangkan untuk cawagub, Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Danny. Keputusan Golkar itu ternyata menutup rapat peluang Yance untuk maju dalam pilgub. Reaksi pun bermunculan dari masyarakat Indramayu. Massa sejumlah ormas pemuda di Indramayu bergerak. Mereka mencabut spanduk dan baliho bergambar Danny-Yance, yang banyak terpasang di sejumlah sudut Indramayu. Kekecewaan atas tidak diposisikan Yance sebagai representasi masyarakat Pantura di ajang Pilgub Jabar 2008, terus berkembang. Awalnya hanya berbentuk protes. Belakangan muncul tuntutan pemekaran provinsi. Tuntutan itu pun terus bergulir, terutama setelah Yance melakukan pertemuan dengan Bupati Cirebon, H. Dedi Supardi. Gayung bersambut. Bupati Dedi menunjukkan solidaritasnya terhadap Yance. Kedua pimpinan daerah lalu mendeklarasikan "Kaukus Pantura" (KP) dan berencana menggelar "Kongres Rakyat Pantura" (KRP). "Soal kekecewaan Pak Yance, itu sebenarnya hanya trigger (pelatuk). Saya melihat ada proses yang tidak adil. Terkesan pantura dinomorduakan. Ini yang membuat saya menyampaikan solidaritas terhadap Pak Yance. Dari situ, lalu muncul ide pembentukan KP dan KRP," kata Dedi. Wacana itu terus menguat, bahkan mengalami perkembangan baru. Jika semula masih seputar isu di tingkat elite yang tercermin dari manuver Yance dan Dedi, kini wacana itu mendapat dukungan Pangeran Raja Adipati (PRA) Arief Natadiningrat, putra mahkota Kraton Kasepuhan Cirebon, yang juga anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Tokoh-tokoh Ciayumajakuning juga menyampaikan dukungan, termasuk berbagai elemen masyarakat dari LSM, mahasiswa, seniman, budayawan sampai para akademisi. Kendati demikian, sempat muncul kontroversi. Tidak sedikit tokoh memilih jalan tengah, namun ada pula yang bersikap skeptis, bahkan menolak dengan alasan belum siap, selain tidak setuju bila wacana itu hanya karena emosionalitas tidak terakomodasinya Yance dalam pilgub.
**
WALI Kota Cirebon Subardi dan Wakilnya H. Agus Alwafier termasuk pimpinan daerah yang setuju dengan wacana Provinsi Pantura. Bahkan, Agus, yang tengah menyusun disertasi S-3, secara khusus menguraikan berbagai potensi wilayah pantura dan Ciayumajakuning dalam kaitan perspektif kemungkinan terbentuknya provinsi baru. "Tidak benar jika pantura atau Ciayumajakuning dianggap tidak layak jadi provinsi. Potensi sumber daya alammaupun manusianya sangat memungkinkan," ujar dia. Dukungan Agus bukan tanpa alasan. Apalagi gagasan Provinsi Cirebon merupakan tuntutan lama, sejak `80-an. Dia pun mendasarkan diri pada hasil penelitian potensi yang dimiliki wilayah Ciayumajakuning. Lewat disertasi doktornya berjudul "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Daya Saing Investasi dan Implikasinya pada Percepatan Pembangunan Ekonomi Serta Penciptaan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Pendapatan Pekerja di Wilayah Ciayumajakuning", dia mengungkapkan potensi Pantura dan Ciayumajakuning. "Dari sampel 225 perusahaan kecil hingga besar, lokal, PMDN sampai PMA, menunjukkan perkembangan investasi lebih dari 10% dan penurunan inflasi 7%. PDRB juga meningkat dan lapangan pekerjaan bertambah. Dari aspek itu saja potensinya terlihat. Lagi pula, Cirebon adalah daerah di Jabar yang memiliki sarana yang seharusnya dimiliki ibu kota provinsi, yakni pelabuhan sekaligus bandara. Pendeknya, sudah waktunya Provinsi Cirebon atau Pantura bukan hanya sekadar bahan pembicaraan, namun harus segera direalisasikan," kata Agus. Wali Kota Subardi juga menyatakan persetujuannya sepanjang gagasan itu demi kemaslahatan rakyat, bukan sekadar komoditas politik kepentingan tertentu. "Yang tidak diinginkan adalah ketika pihak yang menggembar-gemborkan Provinsi Cirebon atau Pantura justru diam saat keinginannya terpenuhi. Janganlah tuntutan hanya untuk posisi tawar kepentingan pribadi yang sifatnya sesaat," katanya. Senada dengan Subardi, sesepuh Cirebon, H. Iskandar A.B meminta masyarakat tetap mengedepankan rasionalitas. "Tidak perlu "grasa-grusu" dan mengedepankan emosi. Semua harus benar-benar dipersiapkan matang dari mulai konsep, program, SDM, infrastruktur, biaya, kewilayahan, dan segalanya. Jangan sampai jadi bahan tertawaan. Masyarakat harus solid dan yakin bahwa dengan provinsi sendiri, masyarakat lebih sejahtera," ujarnya.
**
SEBAGAI sebuah wacana, pembentukan Provinsi Pantura, bagaimanapun tidak terlepas dari kontroversi. Banyak yang setuju, tidak sedikit pula yang menyatakan sebaliknya, bahkan menganggapnya sebagai impian. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) Imam Syafei, justru memandang gagasan itu hanya sebuah utopia, hayalan belaka. Apalagi kalau alasannya sekadar karena tidak terakomodasi elite lokal dalam pilgub. "Sangat naif," katanya. Pria kelahiran Indramayu keturunan Banten ini berkeyakinan, pendapatnya bukan hanya pendapat kosong, namun didasari pertimbangan dan analisa ilmiah sesuai standar akademis. Menurutnya, perbedaan kultur antara wilayah yang mungkin menjadi cikal bakal Provinsi Pantura atau Provinsi Cirebon menyimpan potensi perpecahan yang sulit disatukan. "Misalnya, Ciayumajakuning, pasti tidak akan semua wilayah menerima gagasan itu. Kuningan dan Majalengka akan menolak. Wilayah kedua kabupaten tersebut jelas kulturnya Sunda," katanya. Pembatas lain yang menurutnya juga jadi kendala yang sulit ditembus yakni tidak adanya dukungan dari legislatif dari wilayah yang bisa menjadi cikal bakal provinsi baru itu. Sejauh pengamatan Imam, keinginan mendirikan provinsi baru hanya keinginan segelintir orang saja tanpa dukungan yang nyata baik dari masyarakat maupun legislatif. Dari aspek pendanaan, tentu juga bakal menyedot dana tidak sedikit, yang seharusnya dana bisa dimanfaatkan untuk keperluan rakyat lebih riil. "Bayangkan saja, provinsi baru berarti kan butuh banyak dana untuk infrastruktur, suprastruktur dan kebutuhan lainnya yang sebenarnya bisa dialokasikan untuk hal lain yang lebih mendesak," ujarnya. Imam juga memprediksi kemungkinan konflik tajam yang bakal muncul dalam menentukan pimpinan daerah dan perangkat lainnya. "Memang semua langkah pasti ada risikonya. Namun, dari semua risiko itu kita kan bisa menghitung, mana yang harus ditempuh dan mana yang harus dihindari, tentu dengan hitungan segi manfaat yang bisa dirasakan," katanya. Kalau menyangkut soal porsi pembangunan yang tidak merata, yang dirasakan wilayah Cirebon seperti dianaktirikan, menurut Imam, sebenarnya hal itu lebih dikarenakan sistem pemerintahan di semua tingkatan, yang memang dibangun di atas fondasi yang rapuh. "Pembentukan provinsi baru bukan merupakan solusi, tapi boleh jadi hanya akan mengulang kesalahan-kesalahan yang ada," ujarnya. Kendati demikian, Imam menghormati semua pendapat yang mendukung gagasan tersebut. "Kalau memang gagasan tersebut dilontarkan sebagai move untuk menyadarkan siapa pun gubernur Jabar yang terpilih, agar lebih memperhatikan wilayah timur, itu sah-sah saja," katanya. (Ani Nunung, Agung Nugroho, Marsis Santoso/"PR")
© 2007 – Pikiran Rakyat Bandung
PIKIRAN RAKYAT
