el gibrany

JAKARTA, Masyarakat tetap meragukan Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan nantinya tidak berdampak kepada komersialisasi. Terlebih lagi dengan tidak adanya kejelasan tanggung jawab pemerintah dalam pembiayaan pendidikan dan masyarakat merasakan pendidikan kian mahal. Wakil Koordinator Education Forum, Yanti Sriyulianti mengatakan hal tersebut, Jumat (26/9), Seperti diberitakan sebelumnya, RUU BHP sudah memasuki tahap finalisasi. Namun, terdapat perdebatan soal porsi pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah.

Tim perumus menginginkan pemerintah dan pemerintah daerah menanggung sekurang-kurangnya 2/3 biaya pendidikan BHP pendidikan menengah atas dan kejuruan yang didirikan pemerintah dan pemerintah daerah. Hitungannya dari biaya operasional, investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan sesuai standar pelayanan minimal. Demikian juga di jenjang pendidikan tinggi. Peserta didik hanya menanggung sepertiga dari total seluruh biaya.

"Selama masyarakat masih melihat indikasi pelepasan tanggung jawab pemerintah terhadap pembiayaan pendidikan, sulit memercayai Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan atau RUU BHP tidak berdampak kepada komersialisasi pendidikan," kata Yanti.

Terlebih lagi setelah terbitnya Peraturan Presiden No 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Pendidikan mulai dari pendidikan dasar, menengah, tinggi dan nonformal termasuk dalam bidang usaha tersebut. Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Pendidikan juga sumir tentang tanggung jawab pemerintah. Selain itu, perdebatan terkait persentase biaya yang ditanggung pemerintah itu harus jelas dan seragam rumus dan perhitungannya.

Selain itu, Mohammad Abduhzen Sekretaris Institute for Education Reform Universitas Paramadina mengatakan, penentuan persentase peran pemerintah dalam pembiayaan ibaratnya "permen" untuk rakyat. "Sekadar pemanis untuk menyenangkan rakyat saja, implementasinya tidak mudah karena RUU BHP tidak berdiri sendiri. Ada Peraturan Presiden 77 Tahun 2007 dan PP Pendanaan Pendidikan. Implementasinya bisa saja berubah," ujarnya.

Sumber : Kompas / Image : Media Ekonomika – FE UNUD

Banyak kalangan menilai, harga ideal bensin dan solar sudah seharusnya Rp 4.500 per liter. “Kalaupun harga baru premium dan solar Rp 4.500 per liter, pemerintah masih menerima keuntungan dan termasuk dengan PPh,” kata pengamat energi Marwan Batubara.

Tidak hanya itu, pemerintah diminta untuk tidak mengkaji dan melakukan perhitungan terlalu lama terkait rencana kembali menurunkan harga premium dan solar. Pasalnya, perhitungan harga baru premium sudah ada formulasinya, sebagaimana pemerintah menaikkan harga premium di saat kenaikan harga minyak dunia.

“Tidak ada yang sulit, karena yang ditunggu masyarakat adalah komitmen dan kemauan pemerintah,” paparnya.

Pengamat perminyakan dan energi, Kurtubi, menilai penurunan harga premium ke level Rp 5.000 dan solar ke level Rp 4.800 dinilai masih kurang besar untuk meningkatkan daya beli masyarkat dan menggerakkan sektor riil. “Mestinya premium turun ke posisi Rp 4.500, dan solar pun Rp 4.500. Kalau BBM turun signifikan akan menggerakkan ekonomi masyarakat transportasi dan nelayan. Dengan harga Rp 4.500 subsidi sudah nol, dan pengusaha sudah mendapat margin,” ujarnya.

Menurut Kurtubi, penurunan harga BBM secara signifikan mesti dilihat sebagai antisipasi terhadap krisis global. Andai ada kemungkinan naik lagi ke posisi 70 dolar per barel, mestinya ada anstisipasi subsidi dalam APBN sebagai biaya stimulasi. Dengan demikian, penurunan BBM tidak terkesan dicicil.

Pengamat ekonomi, Drajad Wibowo mengatakan, "Harga minyak sekarang paling rendah dalam empat tahun terakhir. Selisih subsidi dan penerimaannya besar. Selain itu, harga BBM premium idealnya bisa menyentuh harga Rp3.500-Rp4.000 per liter pada 2009."

Drajad menyebutkan, penurunan BBM dalam negeri akhir tahun ini bisa menurunkan tingkat inflasi menjadi 8 hingga 8,5% pada 2009. Sebab, penurunan BBM bisa meningkatkan daya beli masyarakat. "Semester satu 2009, penurunan inflasi bisa mencapai 60% dari 8%," ujar anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI itu.

Namun, dia mengakui, tetap perlu dicermati angka inflasi yang berasal dari impor. Sebab, hampir banyak sekali produk yang memiliki import content. "Dari batik (pakaian) sampai makanan banyak impor, sehigga menyebabkan tingginya imported inflation," jelas Drajat.

Drajad menyarankan, mekanisme bagi hasil pemerintah dengan pemerintah daerah diatur lebih baik, sehingga selisih subsidi dan penerimaan bisa dirasakan. Berapa pun harga BBM, Drajad melanjutkan, kewajiban subsidi pemerintah tetap berlaku berapa pun harga BBM. "Walau harga Rp3.500-Rp4.000 per liter, harus tetap ada subsidi meski satu persen karena itu amanah Undang-Undang Dasar." (dari berbagai sumber)

Link :

+ Turun, Harga Premium dan Solar

+ 1 Desember 2008, Premium Rp 5500

Terhitung sejak 15 Desember 2008, Pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga jual premium dari Rp 5.500 menjadi Rp 5.000/liter dan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 4.800/liter.

Sebelumnya, Tanggal 1 Desember 2008 pemerintah sudah menurunkan harga jual premium sebesar Rp 1.000 dan harga jual solar sebanyak Rp 700. Pejabat Menko Perekonomian yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penurunan itu dilakukan setelah melihat adanya penurunan harga minyak mentah dunia yang cukup tajam. "Dengan penurunan harga ini diharapkan terjadi penurunan inflasi sebesar 0,3 persen hingga 0,5 persen, sehingga daya beli masyarakat bisa terjaga dengan penurunan inflasi tersebut." paparnya.

__________________________________________ 

Baca juga : 1 Desember 2008, Premium Rp 5.500,-

(aanx/12/08) 

Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember diperingati untuk menumbuhkan kesadaran terhadap wabah AIDS di seluruh dunia yang disebabkan oleh penyebaran virus HIV.

Konsep ini digagas pada Pertemuan Menteri Kesehatan Sedunia mengenai Program-program untuk Pencegahan AIDS pada tahun 1988. Sejak saat itu, ia mulai diperingati oleh pihak pemerintah, organisasi internasional dan yayasan amal di seluruh dunia. (wikimedia)

Sejak penyakit HIV/AIDS diidentifikasikan pada tahun 1983, HIV/AIDS telah menjadi pandemi dan problem kesehatan utama di dunia hingga saat ini. WHO pada tahun 2003 mengestimasikan 37,8 juta orang terinfeksi HIV/AIDS.

Pada tahun 2005 akhir estimasi menjadi 53,6 juta (UNAIDS report 2006). Dan pada tahun 2007 estimasi menggunakan perhitungan baru dengan jumlah 33 juta tetapi yang sudah meninggal 23 juta orang (UNAIDS report 2008).

Mengenai infeksi baru per tahun meningkat dratis dari 4 juta menuju 8 juta. Angka kesakitan tidak pernah menurun karena tidak ada penyembuhannya, penurunan angka kejadian terjadi karena kematian. (aidsindonesia)

Jumlah penderita HIV/AIDS yang sering disebut sebagai orang yang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA) di Indonesia melambung. Namun fenomena gunung es membuat laporan jumlah penderita selalu lebih kecil dari jumlah sebenarnya. Departemen Kesehatan (Depkes) mencatat sampai November 2008, ada 18.963 orang tertular HIV.

Jumlah ini jauh dari estimasi Depkes pada 2006, yakni 193.000 penderita. Bahkan, UNAIDS mengestimasi ada 270.000 ODHA di Indonesia pada 2008. (suarapembaruan)

Jumlah orang yang tertular penyakit Aids tetap meningkat di seluruh dunia. Menurut laporan terakhir Program Aids dari PBB, sekitar 40 juta orang terjangkit HIV dan 4,3 juta di antaranya baru tertular. Penyakit yang menyebabkan melemahnya kekebalan tubuh itu tetap paling banyak ditemukan di wilayah Afrika di Sahara Selatan. Di wilayah itu, hidup hampir dua pertiga dari seluruh jumlah penderita Aids di dunia. Meningkatnya infeksi HIV jelas ditemukan di Asia Timur dan Tengah serta di Eropa Timur. Menteri Perkembangan Jerman Heidemarie Wieczorek-Zeul mengumumkan akan ditambahnya obat-obatan dalam usaha pemberantasan Aids. (www.tor.cn)

Jadi, Lawan HIV/AIDS jangan setengah-setengah!

(aanx1208)

Akhirnya, harga Premium turun menjadi Rp 5.500,- mulai 1 Desember 2008. Ketetapan penurunan harga ini berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2008 tentang harga jual eceran bahan bakar minyak jenis minyak (kerosene), bensin premium, dan minyak solar untuk keperluan rumah tangga, usaha kecil, usaha perikanan, transportasi dan pelayanan umum, tanggal 28 November 2008.

Sebelumnya pada 24 Mei 2008, pemerintah menaikkan harga jual bahan bakar minyak bersubsidi rata-rata sebesar 28,8 persen. Harga premium dinaikkan dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 per liter, Solar dari Rp 4.300 menjadi Rp 5.500 per liter dan minyak tanah dari Rp 2.000 menjadi Rp 2.500 per liter.

(aanx.01/12/2008)